Page 108 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 108
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa formula pengupahan yang saat ini
berlaku lewat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak cocok buat kondisi Ibu Kota.
Akibat formula ini, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 hanya naik Rp 37.749 atau
0,85 persen saja dibandingkan tahun lalu.
ANIES SEBUT FORMULA PENGUPAHAN SAAT INI TAK COCOK UNTUK JAKARTA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa formula pengupahan yang saat ini
berlaku lewat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tidak cocok buat kondisi Ibu Kota.
Akibat formula ini, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 hanya naik Rp 37.749 atau
0,85 persen saja dibandingkan tahun lalu.
"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta," kata Anies di hadapan
massa pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Senin (29/11/2021).
"Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,"
tambahnya.
Anies menjelaskan, selama pandemi ada sektor-sektor yang memang mengalami kesulitan, tapi
ada juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.
"Yang buat masker tumbuh tidak? Tumbuh. Yang hotel tumbuh tidak? Tidak," kata dia.
Namun, dalam perhitungan pengupahan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, faktor penentu
kenaikan UMP hanya tingkat inflasi atau pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di suatu
wilayah.
"Jadi, teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan
agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," tutur Anies.
Anies mengaku sepakat dengan para buruh, bahwa kenaikan UMP DKI 2022 terlalu kecil.
Oleh karena itu, pada 22 November 2021 pekan lalu, Anies melayangkan surat kepada
Kementerian Tenaga Kerja untuk meminta agar formula perhitungan UMP disesuaikan.
"Jada ada situasi di mana sebagian berdasarkan pertumbuhan, sebagian merasakan
pengurangan," kata dia.
"Oleh karena itulah, kita tahun lalu mengambil kebijakan, ada yang memang diusahakan naik,
ada yang memang tetap karena disesuaikan dengan situasi di setiap sektor yang berbeda," jelas
Anies.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
versi Andi Gani Nena (KSPSI Agn) sebelumnya mendesak Gubernur Anies mencabut surat
keputusan (SK) terkait upah minimum provinsi (UMP) 2022.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan memberi waktu selama 3x24 jam bagi
Anies untuk mencabut SK terkait UMP.
"KSPI dan KSPSI Agn memberi tenggang waktu 3x24 jam untuk mencabut dan merevisi SK
Gubernur tentang UMP DKI Tahun 2022. Kenaikan yang kami minta 5 persen untuk DKI minimal,"
kata Said dalam konferensi persnya, Jumat (26/11/2021).
107
