Page 110 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 110

Judul               Anies Baswedan Klaim Terpaksa Naikkan UMP DKI Rp37 Ribu
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211129204543-532-
                                    727606/anies-baswedan-klaim-terpaksa-naikkan-ump-dki-rp37-ribu
                Jurnalis            Senin, 29 Nov 2021 21:00 WIB
                Tanggal             2021-11-29 21:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Narasumber

              negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur
              ini, karena bila tidak dikeluarkan kami dianggap melanggar

              neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di
              Jakarta. Kami minta teman-teman bantu untuk membuat ini tuntas, dan semoga nanti kita akan
              dapat hasil optimal



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terpaksa menerbitkan Surat Keputusan tentang
              besaran upah minimum (UMP) 2022. Menurut Anies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
              harus menerbitkan surat keputusan upah minimum itu sebelum 20 November 2021.



              ANIES BASWEDAN KLAIM TERPAKSA NAIKKAN UMP DKI RP37 RIBU

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku terpaksa menerbitkan Surat Keputusan tentang
              besaran upah minimum (UMP) 2022. Menurut Anies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
              harus menerbitkan surat keputusan upah minimum itu sebelum 20 November 2021.

              "Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan kami dianggap
              melanggar,"  tegasnya  saat  menemui  massa  buruh  di  depan  Balai  Kota  DKI  Jakarta,  Senin
              (29/11).

              Karena itu, Anies menerbitkan besaran upah minimum yang masih sesuai dengan Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengupahan.

              Diketahui, PP 36 merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
              Kebijakan ini mendapat protes keras oleh kelompok buruh.

              Lebih lanjut, Anies mengakui bahwa penerapan PP 36 di tidak cocok dengan kondisi DKI Jakarta.
              Ia meminta agar organisasi buruh mengawal persoalan ini hingga tuntas.

                                                           109
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115