Page 115 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 115
DINILAI TIDAK ADIL, ANIES KIRIM SURAT KE MENAKER
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dengan tujuan meninjau kembali formula penetapan upah minumun
provinsi (UMP) tahun 2022. Anies menilai formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi di
lapangan.
Surat bernomor 533/-085.15 dikirim Anies pada 22 November 2021, usai menetapkan UMP 2022
pada 21 November 2021 lalu.
“Dengan homat kami mengusulkan dan mengharapkan kepada lbu Menteri untuk dapat meninjau
kembali fomula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan
dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud,”
tulis Anies dalam surat tersebut.
Dalam surat tersebut, Anies mengatakan pihaknya diwajibkan untuk menetapkan UMP 2022
sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021 (Keputusan Gubenur Nomor 1395 Tahun 2021
tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022) dan diharuskan untuk menetapkan/mengumumkan
sebelum tanggal 21 November 2021. Jika tidak, kata Anies, Pemprov DKI akan mendapatkan
sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 PP 36 Tahun 2021 tersebut.
“Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan,” ungkap Anies.
Berdasarkan fomula dari PP Nomor 36 Tahun 2021, kata Anies, kenaikan UMP di DKI Jakarta
Tahun 2022 hanya sebesar Rp 37.749 (0,85%) menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Menurut Anies,
kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari Inflasi di DKI
Jakarta yaitu sebesar 1,14%.
Sebagai infomasi, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta
adalah sebesar 8,6% (2016: 14,8%, 2017: 8,2%, 2018: 8,7%, 2019: 8,0%, 2020: 8,5%, 2021:
3,2%).
“Selain itu, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor sektor lapangan
usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Sebagian sektor bahkan mengalami
peningkatan misalnya, sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa
keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Rilis BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi
Triwulan 3 Tahun 2021),” tutur Anies.
Lebih lanjut, Anies mengatakan, mengingat Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan satu-satunya
provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi
menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
“Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022 dan pembahasan kembali dengan
semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar
prinsip keadilan bisa dirasakan,” pungkas Anies.
114
