Page 114 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 114
Judul Dinilai Tidak Adil, Anies Kirim Surat ke Menaker
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/megapolitan/860519/dinilai-tidak-adil-
anies-kirim-surat-ke-menaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-29 20:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan homat kami mengusulkan dan
mengharapkan kepada lbu Menteri untuk dapat meninjau kembali fomula penetapan Upah
Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang
harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan
UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di
lapangan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Selain itu, terdapat dinamika pertumbuhan
ekonomi yang tidak semua sektor sektor lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19
mengalami penurunan. Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya, sektor
transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan
kegiatan sosial (Rilis BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3 Tahun 2021)
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Sementara belum ada formula penetapan UMP
yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP
tahun 2022 dan pembahasan kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan
merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dengan tujuan meninjau kembali formula penetapan upah minumun
provinsi (UMP) tahun 2022. Anies menilai formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi di
lapangan. Surat bernomor 533/-085.15 dikirim Anies pada 22 November 2021, usai menetapkan
UMP 2022 pada 21 November 2021 lalu.
113
