Page 104 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Berkat tindakan tegas aparat, buruh tak menyerbu masuk ke kompleks Gedung Sate. Koordinator
aksi juga mengingatkan buruh agar tidak melakukan tindakan anarkistis karena unjuk rasa yang
mereka gelar adalah aksi damai.

Akhirnya, para buruh dari berbagai serikat pekerja bersedia mundur dan bertahan di luar pagar
sambil berorasi meski diguyur hujan deras. Massa aksi menyalakan flare dalam kerumunan.

Para buruh kemudian membubarkan diri. Mereka mengancam akan kembali mengepung Gedung
Sate dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi pada Selasa (30/11/2021). Buruh menuntut
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sesuai
rekomendasi Bupati atau wali kota.

Editor : Agus Warsudi Selain itu, buruh juga menuntut Gubernur Jabar tidak menggunakan UU
Cipta Kerja atau Omnibus Law dan PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan sebagai acuan dalam
menetapkan UMK 2022.

Perwakilan buruh, Roy Jinto mengatakan, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), UU Cipta
Kerja cacat materil. Karena itu, penetapan upah buruh tidak dapat dilakukan dengan
menggunakan PP 36 tahun 2021 karena merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. "Karena itu,
selama UU Cipta Kerja belum direvisi, penetapan upah buruh masih menggunakan PP 78 tahun
2015," kata Roy Jinto.
Buruh, ujar Roy, mendapatkan kabar dari kepala dinas dan bupati wali kota yang menyebutkan
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menginstruksikan agar menggunakan PP 36 tahun 2021 dalam
penetapan upah.

"Kenaikan UMK 2022 setelah kepotusan MK, Kota dan Kabupaten Bandung naik 5 persen.
Sedangkan kota dan kabupaten lain, bergaam 6, 7, dan 8 persen. Paling tinggi Kabupaten
Majalengka 18 persen. Jika gubernur tidak menetapkn UMK sesuai rekomendasi ini, buruh akan
kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar," ujar Roy.
Editor : Agus Warsudi

103