Page 100 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

"Usulan itu kan dari semua bupati wali kota. Jadi makanya saya mau bahas itu malam ini karena
baru hari ini, sore ini, itu (usulan) lengkap. Besok pasti kita akan umumkan karena kan memang
ketentuannya penetapan itu tanggal 30 November," kata Khofifah yang diwawancara di Grahadi,
malam.

Ia menjelaskan bahwa usulan UMK dari bupati dan wali kota memang tidak serentak masuk. Ada
yang masuk tanggal 24 November 2021 dan bahkan hingga sore ini baru semua terlengkapi.

"Pokoknya gitu, baru sore ini semua usulan dari 38 kabupaten/kota masuk. Kalau besok sudah
harus diputuskan. Begitu ya," tandas Khofifah.

Untuk detail berapakah usulan besaran UMK yang telah masuk dari masing masing kabupaten
kota, Khofifah belum bisa menyebutkan. Namun ia memastikan bahwa semua usulan yang
masuk akan dilakukan pembahasan yang rigid. Sebelumnya, sebagaimana diberitakan, puluhan
ribu buruh melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi. Para massa aksi tersebut datang
dari berbagai daerah dan perusahaan.
Dengan menggunakan kendaaran bus, truk, dan sepeda motor, mereka para buruh memusatkan
aksi bersama di depan Gedung Negara Grahadi dengan harapan bisa ditemui langsung oleh
Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Para kalangan buruh yang berkumpul di depan Gedung
Negara Grahadi hari ini didominasi oleh pekerja dari perusahaan yang ada di ring satu Jawa
Timur. Yaitu dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan juga dari Mojokerto.

Para pekerja yang melakukan aksi demonstrasi membawa poster poster menyuarakan tuntutan
mereka. Para buruh meminta agar Gubernur Khofifah berpihak pada buruh dan memberikan
kebijakan kenaikan UMK dengan tidak berdasar pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Dalam orasinya
buruh tersebut juga meminta agar kenaikan UMK sesuai dengan tuntutan mereka dengan
mangacu UU No 13 Tahun 2003. Bukan hanya sebesar 1 persen sebagaimana aturan PP Nomor
36 Tahun 2021 yang dijadikan acuan dalam penentuan upah tahun 2022.

Tidak hanya menyoal UMK, dalam aksinya kalangan buruh juga meminta Gubernur Khofifah
untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah
Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan melalukan pembahasan ulang UMK 2022 tanpa
menggunakan PP No 36/2021.

"Kami tegaskan agar Gubernur berpihak pada kami, untuk segera melakukan pembahasan ulang
dengan mengacu kepada UU nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Jangan mengacu pada
PP nomor 36, karena saat ini tengah ditangguhkan oleh MK," ujar Jazuli, Jubir Gasper Jatim.

Namun hingga aksi berakhir petang hari setelah adzan salat maghrib, Gubernur Khofifah tidak
menemui buruh yang menggelar aksi demonstasi di depan Gedung Negara Grahadi tersebut.

99