Page 263 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

UMK adalah upah minimum yang diberlakukan pada sebuah kabupaten/kota. Penentuannya
memperhatikan syarat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota terkait. Semua
jenis upah minimum, baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur.

Penetapan UMP dan UMK memiliki tenggat waktu yang berlainan. UMP harus sudah ditetapkan
selambatnya pada 21 November dan UMK paling lama 30 November, di tahun berjalan. Setelah
ditetapkan maka pengupahan mulai menerapkan nilai upah minimum baru, terhitung mulai 1
Januari di tahun berikutnya.

UMP dan UMK memiliki keterkaitan. Nilai upah dalam UMK tidak boleh lebih kecil dari UMP.
Selanjutnya, jika suatu kabupaten/kota telah menetapkan UMK, maka yang diberlakukan adalah
UMK di wilayah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021, pada masa peralihan terdapat kebijakan
terkait Upah Minimum Sektoral. Upah Minimum Sektoral yang ditetapkan sebelum 2 November
2020 masih tetap berlaku hingga: Keluar surat keputusan tentang berakhirnya upah minimum
sektoral, atau UMP dan UMK daerah tersebut sudah ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum
Sektoral.

Terkait upah minimum di tahun 2022, perusahaan tidak diperbolehkan untuk menangguhkan
pelaksanaannya. Lalu, perusahaan yang melakukan pembayaran upah tidak mencapai upah
minimum maka dapat diberikan sanksi pidana.

262