Page 267 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 267
Judul Anies Akui UMP DKI Kekecilan, Pengusaha: Gubernur Tidak Akan
Menyimpang
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5832346/anies-akui-
ump-dki-kekecilan-pengusaha-gubernur-tidak-akan-menyimpang
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-11-29 16:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pengusaha merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengakui
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta kekecilan. Pengusaha meyakini bahwa
Anies tidak akan merevisi penetapan UMP 2022 yang sudah ditetapkan.
ANIES AKUI UMP DKI KEKECILAN, PENGUSAHA: GUBERNUR TIDAK AKAN
MENYIMPANG
Pengusaha merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengakui
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta kekecilan. Pengusaha meyakini bahwa
Anies tidak akan merevisi penetapan UMP 2022 yang sudah ditetapkan.
"Karena Gubernur sudah menetapkan UMP tahun 2022 berdasarkan PP 36/2021, kami sangat-
sangat berpegang teguh bahwa Pak Gubernur tidak mungkin lari dari regulasi atau kebijakan
yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah (pusat)," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang kepada detikcom, Senin
(29/11/2021).
Pihaknya menyakini UMP DKI Jakarta 2022 yang sudah ditetapkan akan tetap diberlakukan tahun
depan sehingga pihaknya tidak khawatir. Pengusaha juga meyakini Menaker akan tetap
berpedoman pada PP 36.
"Kami tidak khawatir karena toh juga UMP-nya sudah ditetapkan berdasarkan PP 36 Tahun 2021,
nggak mungkin beliau merevisi surat (keputusan kenaikan UMP) tersebut kalau tidak ada dasar
hukum yang kuat makanya beliau mempertanyakan Menteri Ketenagakerjaan, dan kami yakini
Menteri Ketenagakerjaan akan mengacu tetap kepada PP 36 Tahun 2021," jelas Sarman.
Seluruh kepala daerah, diyakini akan tetap mengeluarkan kebijakan upah minimum sesuai
dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yakni Undang-undang Cipta
Kerja, dan aturan turunannya PP 36/2021.
266
