Page 268 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 268
"Jadi artinya bahwa pemerintah daerah/Gubernur juga kan merupakan kepanjangan tangan dari
pada pemerintah pusat kan. Jadi artinya tidak mungkin seorang Gubernur akan menyimpang
dari pada peraturan yang telah ada," jelas dia.
Sarman berpendapat apa yang dilakukan Anies dengan menyurati Menaker lebih untuk
menyampaikan aspirasi para buruh. Sebab, aturan pengupahan memang ranahnya pemerintah
pusat yang berpegang pada UU Cipta Kerja dan PP 36/2021, sementara kepala daerah hanya
menetapkan besaran kenaikan UMP.
"Tentu dasarnya kan memang sudah kuat bahwa Kementerian Ketenagakerjaan itu berdasarkan
daripada Undang-undang Cipta Kerja, dan juga berdasarkan PP 36 Tahun 2021. Jadi kami
melihat positif thinking saja bahwa itu merupakan bagian dari pada tugas Pak Gubernur
menyampaikan aspirasi serikat pekerja," tambahnya.
267
