Page 35 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 35
Di tengah-tengah buruh, Anies menceritakan bahwa dirinya sudah menyurati Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, untuk permintaan meninjau ulang formula penetapan UMP 2022.
Ia mengatakan, formula UMP 2022 tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta.
"Kami bersurat kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Kami mengatakan formula ini tidak cocok
untuk diterapkan di Jakarta. Oleh karena itu, kami mengirimkan surat, formulanya harus
memberikan rasa keadilan," kata Anies kepada massa buruh, Senin.
Anies mengatakan bahwa saat ini peninjauan ulang formula UMP DKI Jakarta 2022 sudah dalam
fase pembahasan.
"Sedang fase pembahasan, kami berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha
merasakan keadilan," katanya.
Anies mengatakan saat pandemi Covid-19, dinamika pertumbuhan ekonomi sangat berbeda
antara satu sektor dengan yang lainnya.
"Kami tahu selama pandemi, ada sektor-sektor yang memang mengalami kesulitan, tapi ada
juga sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan," kata Anies.
Anies menekankan bahwa ia turut memperjuangkan agar UMP di Jakarta bisa naik lebih tinggi
daripada formula yang ada sekarang.
"Jadi teman-teman kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan
agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," kata Anies.
Lebih lanjut, Anies juga menjelaskan bahwa dirinya harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK)
Gubernur yang menetapkan besaran upah DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.453.935. Angka itu
hanya naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen saja dibandingkan tahun lalu.
"Kami terpaksa keluarkan Keputusan Gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan kami dianggap
melanggar, tapi kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di jakarta. Itu yang sudah kami
lakukan," kata Anies.
Isi Lengkap Surat Anies ke Menaker
Anies Baswedan mengirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan meminta peninjauan ulang formula
penetapan UMP. Surat Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan UMP tersebut ia kirimkan
pada 22 November 2021 lalu.
Pada surat bernomor 533/-085.15 yang diterima oleh KOMPAS.TV, Anies menuturkan bahwa
penetapan UMP DKI Jakarta 2022 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021
hanya sebesar Rp 38 ribu menjadi Rp 4.453.935/bulannya.
Angka ini, kata Anies, dirasa amat jauh dari memenuhi asas keadilan mengingat peningkatan
kehidupan ekonomi buruh terlihat dari inflasi di Jakarta sebesar 1,14 persen.
"Sebagai informasi, dalam kurun waktu enam tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta
hanya sebesar 8,6 persen," kata Anies dalam surat tersebut, Senin (29/11/2021).
Anies mengatakan, perubahan formula penetapan UMP diperlukan karena dinamika
pertumbuhan ekonomi yang sejak Covid-19 sangat berbeda antara satu sektor dengan yang
lainnya.
34
