Page 38 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Sementara itu, adanya program yang telah Pemerintah buat ini tentunya memiliki tujuan. Adapun
tujuan dari JKP adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja
atau buruh kehilangan pekerjaan.

Dengan begitu, pekerja atau buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat
terjadinya risiko akibat PHK seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Di samping itu, layaknya program Pemerintah lain, JKP pun memiliki beberapa syarat bagi
masyarakat yang ingin mengikuti. Program ini hanya diperuntukkan bagi penerima upah, seperti
pekerja kantoran dan buruh pabrik yang telah memenuhi kriteria.

Adapun kriterianya antara lain:

- WNI
- Belum mencapai usia 54 tahun
- Pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program
(JKK, JKM, JHT, dan JP)
- Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan
JHT)
- Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan
Setelah mengetahui syaratnya, bagi masyarakat yang sudah memenuhi kriteria tersebut bisa
langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti progam JKP ini.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan,
ada 2 tata cara pendaftaran bagi peserta JKP. Kedua tata cara tersebut untuk peserta existing
dan baru.

Lebih lanjut, simak tata cara pendaftaran peserta JKP seperti dikutip dari akun Instagram
@kemnaker.

Peserta existing Untuk peserta existing, perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan memberikan
data hubungan kerja dengan pekerjanya terkait status hubungan kerja pekerjanya. Bagi yang
belum tahu, data hubungan kerja yang dimakdu itu berupa:

1. Nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi pekerja PKWT.
2. Nomor dan/atau tanggal mulai perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja PKWT.

Peserta Baru Sementara bagi peserta baru, perlu mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu.
Formulir pendaftaran tersebut memuat informasi yang harus diisi oleh calon peserta. Adapun
informasi yang perlu diisi tersebut antara lain terkait:

1. Nama perusahaan
2. Nama pekerja/buruh
3. Nomor induk kependudukan
4. Tanggal lahir pekerja/buruh
5. Nomor dan atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja, bagi pekerja/buruh dengan
hubungan kerja PKWT, atau nomor; dan/atau
6. Tanggal mulainya perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja/buruh dengan
hubungan kerja PKWT.
Sebagai informasi, seluruhnya tentu sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dalam hal ini,
merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 37
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Reporter: Aprilia Wahyu Melati.

37