Page 425 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 425

Hal tersebut dilakukan atas terbitnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang
              menyatakan bahwa UU No 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta kerja menurutnya bertentangan
              dengan UUD 45 dan tidak dapat mengikat secara bersyarat karena lemah kekuatan hukumnya.

              "Meminta  kepada  pemerintah  provinsi  DKI,  Gubernur  Anies  Baswedan  agar  mencabut  SK
              penetapan UMP 2022, melakukan revisi dengan kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun
              2003 dan PP nomor 78 tahun 2015" ucapnya dikutip dari Pikiran Rakyat.com.

              Tidak lupa, dalam unjuk rasa tersebut KSPI menuntut Pemerintah dengan DPR untuk melakukan
              perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah diputuskan. Hal ini karena
              KSPI  menilai  bahwa  UU  Cipta  Kerja  tidak  sesuai  konstitusional.  Atas  putusan  tersebut,  KSPI
              berharap bahwa seluruh Gubernur dan Bupati/ Walikota di Indonesia wajib mencabut SK perihal
              UMP (2022), termasuk Gubernur Anies Baswedan.

              Sementara itu, unjuk rasa dimulai hari ini pukul 09.00 WIB tadi di kawasan industri Pulogadung.
              Menanggapi aksi tersebut Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa penetapan
              UMP  2022  berada  di  tangan  Pemerintah  Pusat,  bukan  Daerah.  Perlu  dipahami  bahwa  ada
              perbedaan  antara  DKI  Jakarta  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia.  Kabupaten/kota  di  Jakarta
              bersifat administratif, terkait putusan dikeluarkannya aturan.

              "Jadi begini ada perbedaan, antara DKI dan luar Jakarta kalau luar Jakarta itu kebijakan Pemprov
              mengeluarkan aturan yang ada kabupaten bisa berbeda," jelasnya.

              Namun, dengan adanya tuntutan ini Riza berjanji akan membantu para buruh untuk mencarikan
              solusi yang tepat dan proporsional. Solusi yang bersifat proporsional akan dicarikan sehingga
              kepentingan para buruh dan pengusaha dapat terpenuhi.

              "Kami akan terus memberikan perhatian mencarikan solusi terbaik untuk kepentingan pengusaha
              dan buruh, kepentingan pemerintah dan seluruh warga," Jelas Riza. (Amir Faisol/)***

              Artikel ini telah tayang di dengan judul: Hari Ini Buruh Akan Kepung Balai Kota Jakarta, Tuntut
              Anies Baswedan





































                                                           424
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430