Page 428 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 428

Judul               Anies Surati Menaker Ida Fauziyah Minta UMP DKI Ditinjau Ulang
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://metro.sindonews.com/read/613131/171/anies-surati-menaker-
                                    ida-fauziyah-minta-ump-dki-ditinjau-ulang-1638166273
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-29 13:47:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Rasyid  Baswedan  mengirim  surat  resmi  kepada  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Isi suratnya, Anies meminta Ida meninjau kembali
              formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.



              ANIES SURATI MENAKER IDA FAUZIYAH MINTA UMP DKI DITINJAU ULANG

              JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengirim surat resmi kepada Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Isi suratnya, Anies meminta Ida meninjau kembali
              formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

              "Usulan  peninjauan  kembali  formula  penetapan  UMP  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan," demikian keterangan Anies melalui
              surat kepada Menaker yang salinannya diterima wartawan di Jakarta, Senin (29/11/2021).
              Pemerintah  Daerah  (Pemda),  kata  dia,  dalam  menentukan  UMP  tergantung  kebijakan  dari
              Pemerintah  Pusat.  Apabila  tidak  diikuti,  sambung  Anies,  pemda  bisa  dikenakan  sanksi
              sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang
              Pengupahan.
              "Karena itu, Pemprov DKI menerapkan penghitungan UMP sesuai dengan formula PP Nomor 36
              Tahun  2021.  Pengumuman  UMP  sebelum  21  November  2021.  Keputusan  Gubernur  dibuat
              semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di atas," pungkasnya.

              Di sisi lain, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian rasa keadilan antara
              formula penetapan UMP dari Kemenaker dengan kondisi di lapangan.

              "Pemprov  DKI  melihat  ketidaksesuaian  dan  tidak  terpenuhinya  rasa  keadilan  antara  formula
              penetapan UMP dari Kemenaker RI dengan kondisi senyatanya di lapangan," kata Anies.





                                                           427
   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433