Page 423 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 423
Ia mengatakan usulan ini agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang
harmonis, sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh dapat terwujud. Surat usulan peninjauan
kembali formula penetapan UMP ini ditulis Anies pada 22 November 2021. Dalam surat itu, Anies
menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP
sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang
dituangkan kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 1395 tahun 2021 tentang Upah
Minimum Provinsi Tahun 2022. Kemudian, Pemprov DKI diharuskan untuk
menetapkan/mengumumkan sebelum 21 November 2021. Keputusan Gubernur itu, lanjut dia,
dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di atas.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan," katanya. Berdasarkan formula dari Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar
Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan. Kenaikan yang hanya sebesar Rp38
ribu itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan
kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen.
Sebagai informasi, dalam kurun waktu enam tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta
adalah sebesar 8,6 persen yakni pada 2016 sebesar 14,8 persen, kemudian pada 2017 sebesar
8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 mencapai 8,5 persen dan
2021 sebesar 3,2 persen. Selain itu, lanjut dia, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang
tidak semua sektor lapangan usaha pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan.
Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan pergudangan,
informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial berdasarkan data
BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2021.
Sedangkan, kata Anies, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak
memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan
final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
"Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua
stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip
keadilan bisa dirasakan," tulis Anies.
Surat Anies Baswedan ini beredar menjelang demo buruh yang akan digelar di depan Balai Kota
DKI pada Senin, 29 November 2021 siang ini. Buruh menuntut Anies mencabut keputusan soal
penetapan UMP DKI 2022. sumber: tempo.co.
422
