Page 419 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 419
Seperti diketahui berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021,
kenaikan UMP di DKI Jakarta Tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 (0;85%) menjadi
Rp4.453.935/bulan.
“Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari Inflasi
di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen,” ujar Anies dalam suratnya, Senin (29/11/2021).
Anies juga menyoroti dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta
hanya sebesar 8,6 persen. Secara rinci mulai dari tahun 2016 yakni 14,8 persen, kenudian 2017
8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8,0 persen, lalu 2020 8,5 persen dan 2021
sebesar 3,2 persen.
“Berkenan hal tersebut, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan kepada bu
Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” jelasnya.
“Agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga
kesejahteraan pekerja atauburuh dapat terwujud,” tegasnya.
Ditambah, di wilayah DKI Jakarta menurut Anies terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang
tidak semua sektor-sektor lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan.
Misalnya pada Rilis BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3 tahun 2021, tercatat
sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan
dan kegiatan sosial mengalami peningkatan.
“Mengingat Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki
Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang
berlaku di semua wilayah kota/kabupaten,” ucap Anies.
Dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji ulang penghitungan UMP untuk
tahun 2022. Dirinya memastikan akan membahas kembali dengan semua stakeholder untuk
menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa
dirasakan.
(SANDY)
418
