Page 414 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 414
Judul Anies Baswedan Sebut Terpaksa Terbitkan Kepgub Soal UMP 2022
Nama Media tempo.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1533772/anies-baswedan-sebut-terpaksa-
terbitkan-kepgub-soal-ump-2022
Jurnalis Lani Diana Wijaya
Tanggal 2021-11-29 14:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan terpaksa menerbitkan keputusan soal upah
minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Anies telah meneken UMP DKI tahun depan senilai Rp
4.453.935,536 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1395 Tahun 2021 tentang
UMP Tahun 2022.
ANIES BASWEDAN SEBUT TERPAKSA TERBITKAN KEPGUB SOAL UMP 2022
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan terpaksa menerbitkan
keputusan soal upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Anies telah meneken UMP DKI tahun
depan senilai Rp 4.453.935,536 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1395
Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.
"Kami terpaksa keluarkan keputusan gubernur ini, karena bila tidak dikeluarkan maka dianggap
melanggar," kata dia saat orasi dalam demo buruh di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat,
Senin, 29 November 2021.
Penepatan UMP tersebut diprotes oleh buruh. Mereka hari ini menggelar aksi di depan Gedung
Balai Kota mendesak Anies mencabut keputusannya yang hanya menaikkan UMP sekitar Rp 37
ribu atau 0,85 persen.
Selain kenaikan UMP yang kecil, buruh mendesak Anies mencabut keputusannya lantaran
penetapan upah ini dibuat dengan masih mengacu kepada UU Cipta Kerja. Di sisi lain, pada
Kamis, 25 November 2021, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa
UU Cipta Kerja inkonstitusional.
Menanggapi putusan MK itu buruh mengultimatum agar Anies segera mencabut keputusannya
dalam waktu 3x24 jam.
Anies menjelaskan Kepgub soal UMP 2022 harus terbit sebelum 20 November 2021. Hal ini
mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Jika tidak maka pemerintah DKI dianggap melanggar.
413
