Page 409 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 409

Anies  kemudian  bercerita  bahwa  dirinya  pekan  lalu  mengirim  surat  kepada  Kementerian
              Ketenagakerjaan karena formula penghitungan UMP 2022 dari pemerintah pusat menghasilkan
              kenaikan upah hanya 0,85 persen untuk buruh DKI Jakarta. Anies juga berujar bahwa ia dan
              jajarannya sudah berulang kali bertemu dengan Winarso.

              "Kami  pun berpandangan  ini  angka  yang terlalu  kecil  untuk  buruh  di  Jakarta,"  ujar  Anies  di
              hadapan massa. Anies juga menyampaikan terima kasih karena buruh berunjuk rasa dengan
              tertib.

              "Saya ingin sampaikan, buruh ada ratusan ribu, ada jutaan, tapi teman-teman memilih datang
              ke sini untuk memperjuangkan nasib buruh. Terima kasih," ucap Anies.

              "Kita harus bekerja mengikuti prosedur, betul tidak? Karena itu saya minta teman-teman semua
              sampaikan ini juga dengan tertib. Saya terima kasih buat teman-teman datang ke sini dengan
              tertib, menjadi contoh bahwa memperjuangkan kebenaran dilakukan dengan cara yang benar,
              dengan cara yang baik. Buruh menjadi contoh buat semuanya," tutur Anies.
              Sebelumnya,  Anies  Baswedan  sudah  menetapkan  UMP  DKI  Jakarta  tahun  2022  sebesar  Rp
              4.453.935, hanya naik Rp 37.749 dibandingkan 2021. Anies mengaku menetapkan UMP itu hanya
              untuk memenuhi prosedur dan kewajiban sebagai pemerintah daerah. Memang, kenaikan yang
              jauh dari signifikan ini akibat perubahan formula penghitungan upah sejak terbitnya Undang-
              Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya soal pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah
              Nomor 36 Tahun 2021.

              Melalui  beleid  anyar  itu,  penghitungan  UMP  sudah  baku.  Pintu  negosiasi  antara  pengusaha,
              pemerintah,  dan  buruh,  seperti  yang  selama  ini  dilakukan  otomatis  tertutup.  Sebab,  dalam
              menentukan UMP, data-data yang dipakai sebagai dasar penghitungan bersifat tunggal, yakni
              dari  Badan  Pusat  Statistik  sebagai  lembaga  berwenang.  Pemerintah  daerah  hanya  dapat
              mengikuti formulasi perhitungan upah sesuai yang digariskan pemerintah pusat.







































                                                           408
   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414