Page 406 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 406

Judul               Surati DPR, Pemerintah akan Masukkan Revisi UU Cipta Kerja ke
                                    Prolegnas Prioritas
                Nama Media          merdeka.com
                Newstrend           UU Cipta Kerja
                Halaman/URL         https://www.merdeka.com/politik/surati-dpr-pemerintah-akan-
                                    masukkan-revisi-uu-cipta-kerja-ke-prolegnas-prioritas.html
                Jurnalis            Iqbal Fadil
                Tanggal             2021-11-29 14:09:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              neutral  -  Airlangga  Hartarto  (Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Indonesia)  Daftar
              kumulatif terbuka ini juga sudah diberikan keputusannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

              positive  -  Airlangga  Hartarto  (Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Indonesia)  Dengan
              demikian  nilainya  mencapai  Rp659  triliun  dengan  jumlah  penciptaan  kesempatan  kerja  baru
              sebesar 912.402 tenaga kerja dari triwulan I sampai triwulan III 2021


              Ringkasan

              Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah
              akan  menyampaikan  surat  kepada  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk
              memasukkan  revisi  Undang-Undang  (UU)  Cipta  Kerja  ke  dalam  Program  Legislasi  Nasional
              (Prolegnas) prioritas tahun 2022.



              SURATI DPR, PEMERINTAH AKAN MASUKKAN REVISI UU CIPTA KERJA KE
              PROLEGNAS PRIORITAS

              - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah
              akan  menyampaikan  surat  kepada  Pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  untuk
              memasukkan  revisi  Undang-Undang  (UU)  Cipta  Kerja  ke  dalam  Program  Legislasi  Nasional
              (Prolegnas) prioritas tahun 2022.

              "Daftar  kumulatif  terbuka  ini  juga  sudah  diberikan  keputusannya  oleh  Mahkamah  Konstitusi
              (MK)," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut terhadap Putusan
              MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja di Jakarta, Senin (29/11).

              Revisi UU Cipta Kerja tersebut terkait dengan pasal yang mengandung ketenagakerjaan seperti
              pelaksanaan ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.



                                                           405
   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411