Page 401 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

UU CIPTA KERJA TARIK INVESTASI RP 659 T DAN REKRUT 912.402 TENAGA KERJA

Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan jika
implementasi UU Cipta Kerja yang berjalan selama ini telah memberikan dampak yang signifikan
terhadap peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja.

Dia menjelaskan, BKPM pencatat kenaikan realisasi investasi di 2021 sebesar 7,8 persen yoy
yaitu antara Januari-September 2021 dengan nilai investasi Rp 659 triliun.

"Kemudian jumlah penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja. Akumulasi
dari triwulan I-triwulan III 2021. Di mana triwulan I sebanyak 311.793 tenaga kerja, triwulan II
311.922 tenaga kerja dan triwulan III 288.687 tenaga kerja," kata dia dalam konferensi pers di
Jakarta, Senin (29/11/2021).

Selain itu, lanjut Airlangga, Online Single Submission (OSS) juga telah menerbitkan 379.051
perizinan untuk periode 4 Agustus-31 Oktober 2021. Di mana perizinan berusaha dominan
diberikan kepada usaha mikro sebanyak 357.893 perizinan atau 94,42 persen.

Kemudian, usaha kecil sebanyak 14.818 perizinan atau 3,91 persen dan usaha menengah
sebanyak 3.781 perizinan atau 1 persen. Sedangkan usaha besar sebanyak 2.557 perizinan atau
0,67 persen.

hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, revisi Undang-
Undang atau UU Cipta Kerja akan masuk prolegnas prioritas 2022.

Pemerintah bersama DPR akan melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU pembentukan peraturan
perundang-undangan dalam rangka harmonisasi, pembentukan, dan pelaksanaan ke depan
pasca keputusan MK.

"Pemerintah terus melakukan operasionalisasi daripada UU Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik
di pusat maupun di daerah," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers, Jakarta, Senin
(29/11).

Airlangga menjelaskan, beberapa fokus operasional dari UU Cipta Kerja antara lain operasional
Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Pemerintah telah memberikan modal kepada LPI dalam
bentuk tunai Rp30 triliun dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk pengalihan saham
negara sebesar Rp45 triliun.

"Kemudian pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus
dalam rangka pengelolaan investasi telah diatur dalam PP yang ditetapkan sebelum ada putusan
MK. Dengan demikian operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai dengan putusan MK," katanya.

Selanjutnya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah dibentuk tambahan 4 KEK baru yang telah
berjalan, dengan komitmen investasi kurang lebih Rp90 triliun. Saat ini telah mendapat berbagai
komitmen investasi baru yang akan memperluas penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Pelaksanaan perlindungan dan
pemberdayaan UMKM yang mencakup antara lain kemudahan perizinan berusaha, melalui
perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi UKM, kemudahan mendapat sertifikasi halal yang
biayanya ditanggung oleh pemerintah untuk UKM, dan alokasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah terus berjalan.

Airlangga melanjutkan, pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha atau Online Single Submission
(OSS) tetap berjalan untuk perizinan usaha baru maupun perpanjangan.

400