Page 399 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 399
ini disampaikannya saat menemui massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
yang menggelar aksi di Balaikota menuntut UMP 2022 dibatalkan dan angkanya dinaikkan.
"Minggu lalu kami mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja, kami melihat PP36 yang
formulanya diberikan untuk seluruh indonesia, bila diterapkan di Jakarta maka buruh hanya akan
mengalami kenaikan Rp 38ribu. Kami melihat angka ini angka yang sangat kecil dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya," kata Anies di Balaikota DKI, Senin (29/11/2021).
Dia mengungkapkan, formula baru kenaikan UMP tengah dibahas, ia harap segera ada kabar
baik.
"Saya memang terbisa bekerja untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mengumbar
masalah. Jadi ketika ada ini, kita bersurat ke kemenaker kita katakan formula ini tidam cocok
diterapkan di Jakarta. Kita kirimkan surat sesuai prosedur bahwa formulanya harus memberikan
rasa keadilan. Dan itu fase pembahasan," kata Anies.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.453.935.536. Menurut dia, penetapan UMP tahun ini telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh
wilayah Indonesia. Adapun ketentuan tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja serta rumusan yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang
dari 1 (satu) tahun.
"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar
Rp 4.453.935.536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima
ratus tiga puluh enam rupiah)," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/11/2021).
Anies mewajibkan para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaannya
dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.
"Pemprov DKI Jakarta akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha
yang tidak melakukan kewajiban tersebut," ujar Anies.
398
