Page 412 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 412
Judul Selain Kantor Anies, Buruh Akan Geruduk Ridwan Kamil Minta UMP
Dibatalkan Pasca-Putusan MK
Nama Media era.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://era.id/nasional/81569/selain-kantor-anies-buruh-akan-geruduk-
ridwan-kamil-minta-ump-dibatalkan-pasca-putusan-mk
Jurnalis Erric Permana
Tanggal 2021-11-29 14:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menaytakan akan
menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, kantor Gubernur DKI Jakarta pada Senin (29/11/2021)
dan Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat pada Selasa (30/11/2021).
SELAIN KANTOR ANIES, BURUH AKAN GERUDUK RIDWAN KAMIL MINTA UMP
DIBATALKAN PASCA-PUTUSAN MK
ERA.id - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat
menaytakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, kantor Gubernur DKI Jakarta pada
Senin (29/11/2021) dan Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat pada Selasa (30/11/2021).
"Kami akan meminta Gubernur Anies Baswedan dan Gubernur Ridwan Kamil, untuk taat pada
Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dan
Provinsi Jawa Barat, yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan MK," tegas Mirah Sumirat
pada Senin (29/11/2021).
Mirah menegaskan, Mahkamah Konstitusi tegas menyatakan untuk menangguhkan segala
tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula
untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Artinya, penetapan upah minimum tahun 2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan
Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan! Karena PP No. 36/2021
adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat strategis
dan berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan MK," tambah dia.
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, menurut dia, telah berdampak langsung pada
hilangnya jaminan kepastian pekerjaan, jaminan upah, dan jaminan sosial, yang sebelum adanya
UU Cipta Kerja, telah diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
411
