Page 417 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 417
Akibat adanya aksi ini, lalu lintas di depan Balai Kota pun mengalami kemacetan.
Diberitakan sebelumnya, KSPI DKI menggelar unjuk rasa besar dengan mengepung Gedung
Balai Kota untuk mendesak Gubernur DKI, Anies Baswedan mencabut surat keputusan tentang
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 yang hanya naik Rp37.749.
KSPI juga meminta Anies melakukan revisi UMP 2022 dengan kembali mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015
tentang Pengupahan.
"KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan mereka
terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022," kata Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, kepada
wartawan, Minggu (28/11/2021).
Menurutnya, tuntutan tersebut merespons terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang
menyatakan bahwa UU Nomor 11/2020 (UU Cipta Kerja) bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sehingga, pemerintah dengan
DPR dituntut melakukan perbaikan sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan
dalam putusan tersebut. Atas keputusan MK ini, seluruh gubernur dan bupati atau wali kota
wajib mencabut SK perihal UMP 2022.
416
