Page 433 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 433
"Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada Gubernur
Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan UMP 2022 mengacu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Winarso dalam keterangan tertulis, Senin.
Juru bicara GEBRAK Nining Elitos menyatakan ada dua tuntutan dalam aksi demo kali ini yaitu,
menolak kebijakan upah murah secara nasional dan terkait putusan MK soal UU Cipta Kerja.
Terkait demo ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut bahwa regulasi yang
menjadi acuan penetapan UMP tidak berada di ranah kewenangan Pemprov.
Itu semua mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja.
"Buruh ini terkait adanya regulasi, kewenangan regulasi itu adanya bukan di pemprov ada aturan
UU Cipta Kerja," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/11) malam.
[tyo].
432
