Page 437 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Airlangga menjelaskan, beberapa fokus operasional dari UU Cipta Kerja antara lain operasional
Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Pemerintah telah memberikan modal kepada LPI dalam
bentuk tunai Rp30 triliun dan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk pengalihan saham
negara sebesar Rp45 triliun.

"Kemudian pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus
dalam rangka pengelolaan investasi telah diatur dalam PP yang ditetapkan sebelum ada putusan
MK. Dengan demikian operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai dengan putusan MK," katanya.

Selanjutnya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah dibentuk tambahan 4 KEK baru yang telah
berjalan, dengan komitmen investasi kurang lebih Rp90 triliun. Saat ini telah mendapat berbagai
komitmen investasi baru yang akan memperluas penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Pelaksanaan perlindungan dan
pemberdayaan UMKM yang mencakup antara lain kemudahan perizinan berusaha, melalui
perizinan tunggal, pendirian perseroan bagi UKM, kemudahan mendapat sertifikasi halal yang
biayanya ditanggung oleh pemerintah untuk UKM, dan alokasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah terus berjalan.

Airlangga melanjutkan, pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha atau Online Single Submission
(OSS) tetap berjalan untuk perizinan usaha baru maupun perpanjangan. Pemerintah juga
menetapkan ketenagakerjaan termasuk pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan dan juga
terkait dengan pengupahan tetap dilanjutkan.

"Terkait dengan ini Mendagri akan menyampaikan Instruksi Mendagri kepada kepala daerah
terkait dgn operasionalisasi UU Cipta kerja," katanya.

[azz].

436