Page 439 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 439
Pemprov DKI berdalih keputusan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Anies berujar, dirinya ingin para buruh dapat merasakan keadilan. Dia menyebut bekerja harus
sesuai prosedur, sehingga pemerintah DKI telah melayangkan surat. "Kami sama-sama
perjuangkan agar UMP naik dari formula yang ada," ujar dia.
Dalam suratnya kepada Menteri Tenaga Kerja, Anies menilai ada ketidaksesuaian dan tidak
terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan
dan kondisi nyata di lapangan.
Kenaikan UMP yang hanya sekitar Rp 37 ribu atau 0,85 persen dinilai tidak layak karena
peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar
1,14 persen.
Selain itu, lanjut dia, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor lapangan
usaha pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan.
Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan, misalnya sektor transportasi dan pergudangan,
informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial berdasarkan data
BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2021.
Sedangkan, kata Anies Baswedan, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang
tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi
ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
438
