Page 443 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Karena itu, UU Cipta Kerja pun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat
menyatakan aksi unjuk rasa penolakan upah bakal digelar di Balai Kota Gubernur DKI Jakarta
pada Senin (29/11) dan Gedung Sate, Jawa Barat pada Selasa (30/11) besok.

"Kami akan meminta Gubernur Anies Baswedan dan Gubernur Ridwan Kamil, untuk taat pada
Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dan
Provinsi Jawa Barat, yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan MK," Ujar Mirah Sumirat
dalam keterangan tertulis, Senin (29/11) siang.

Sebagaimana diketahui, imbas hal itu, MK tegas menyatakan pemerintah untuk menangguhkan
segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Pemerintah juga
tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU
Cipta Kerja. Karena itu, menurut Mirah, penetapan upah minimum tahun 2022 yang
menggunakan dasar hukum PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan.
Karena PP No. 36/2021 adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

ASPEK Indonesia mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak, khususnya terkait
dengan adanya berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh
Pemerintah.

"Pemerintah jangan sakiti hati rakyat dengan berbagai kecerobohan dan pemaksaan peraturan
yang ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Jangan tunduk pada kepentingan pemodal yang
hanya ingin mengambil keuntungan bagi kelompoknya sendiri," tandas Mirah.

ASPEK Indonesia pun menuntut Pemerintah membatalkan 4 Peraturan Pemerintah yang
berkaitan dengan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Pertama, PP No.34 Tahun 2021
tentang Tenaga Kerja Asing (PP TKA). Kedua, PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
(PP PKWT-PHK). Selanjutnya, PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Terakhir, PP No.37
Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP JKP).
"Dampak luas dari Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja tersebut adalah mempermudah
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan angka pengangguran, melemahnya
daya beli, menurunnya angka konsumsi rumah tangga. Ujungnya penurunan perputaran
ekonomi nasional dan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi nasional," tutur dia. (Diva
Ladieta).

442