Page 442 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 442
Judul ASPEK Indonesia Minta Pemerintah Batalkan Upah Terbaru Karena UU
Ciptaker Inkonstitusional
Nama Media aktual.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://aktual.com/aspek-indonesia-minta-pemerintah-batalkan-upah-
terbaru-karena-uu-ciptaker-inkonstitusional/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-29 13:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami akan meminta Gubernur Anies
Baswedan dan Gubernur Ridwan Kamil, untuk taat pada Putusan MK dengan cara membatalkan
penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yang telah diterbitkan
sebelum adanya Putusan MK
negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Pemerintah jangan sakiti hati rakyat
dengan berbagai kecerobohan dan pemaksaan peraturan yang ternyata bertentangan dengan
UUD 1945. Jangan tunduk pada kepentingan pemodal yang hanya ingin mengambil keuntungan
bagi kelompoknya sendiri
negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Dampak luas dari Peraturan Pemerintah
turunan UU Cipta Kerja tersebut adalah mempermudah terjadinya pemutusan hubungan kerja
(PHK), peningkatan angka pengangguran, melemahnya daya beli, menurunnya angka konsumsi
rumah tangga. Ujungnya penurunan perputaran ekonomi nasional dan mempengaruhi angka
pertumbuhan ekonomi nasional
Ringkasan
Puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembatalan penetapan upah minimum
yang bertentangan dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu,
UU Cipta Kerja pun dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
ASPEK INDONESIA MINTA PEMERINTAH BATALKAN UPAH TERBARU KARENA UU
CIPTAKER INKONSTITUSIONAL
Jakarta - Puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembatalan penetapan upah
minimum yang bertentangan dengan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
441
