Page 431 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 431
Dikatakan Mirah bahwa penetapan upah minimum PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
berakibat hilangnya jaminan kepastian pekerjaan, jaminan upah, dan jaminan sosial sebelum
adanya UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diatur UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
berdampak besar bagi buruh.
"Penetapan upah minimum tahun 2022 menggunakan dasar hukum PP No. 36 tahun 2021
tentang Pengupahan harus dibatalkan! Peraturan pelaksana baru ini rawan dieksploitasi dan
berdampak luas sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan MK," tegas Mirah.
Mirah menyebutkan dampak dari penetapan UU Ciptaker adalah mempermudah terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan angka pengangguran, melemahnya daya beli,
menurunnya angka konsumsi rumah tangga berujung pada penurunan perputaran ekonomi
nasional dan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi nasional.
ASPEK Indonesia meminta pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak khususnya terkait
berbagai peraturan turunan dari UU Ciptaker yang diterbitkan oleh pemerintah.
Tuntutan ASPEK Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) adalah naikkan upah
minimum di tahun 2022 di kisaran 7-10 persen.
(Shavna Dewati Setiawan).
430
