Page 461 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 461
ANIES MINTA MENAKER TINJAU ULANG FORMULA PENETAPAN UMP
JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan upah minimum provinsi (UMP)
2022. Permintaan Anies tertulang dalam surat yang dikirim ke Menaker.
"Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali
formula penetapan UMPsebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan," demikian keterangan Anies melalui surat kepada Menaker yang
salinannya diterima wartawan di Jakarta, Senin (29/11).
Menurut dia, usulan peninjauan formula penetapan UMP itu agar dapat memenuhi asas keadilan
dan hubungan industrial yang harmonis. Sehingga kesejahteraan pekerja atau buruh dapat
terwujud. Permintaan Anies itu dituangkan dalam surat kepada Menaker pada 22 November
2021 terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan UMP.
Dalam surat itu, Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diharuskan untuk
menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021yang dituangkan kembali menjadi Keputusan Gubernur (Kepgub)
Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.
Kemudian, Pemprov DKI diharuskan untuk menetapkan/mengumumkan sebelum tanggal 21
November 2021. Kepgub, lanjut dia, dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di
atas.
"Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan," kata Anies.
Berdasarkan formula dari PP Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022
hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Kenaikan yang
hanya sebesar Rp 38 ribu idibandingkan pada 2021, irasa amat jauh dari layak dan tidak
memenuhi asas keadilan.
Hal itu, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen. Sebagai informasi, dalam kurun waktu enam tahun terakhir
rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6 persen yakni pada 2016 sebesar 14,8
persen.
Kemudian, pada 2017 sebesar 8,2 persen, pada 2018 sebesar 8,7 persen,pada 2019 sebesar 8
persen,pada 2020 mencapai 8,5 persen. dan pada 2021 sebesar 3,2 persen. Selain itu, lanjut
dia, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor lapangan usaha saat
pandemi Covid-19 mengalami penurunan.
Sebagian sektor, menurut Anies, bahkan mengalami peningkatan. Misalnya, sektor transportasi
dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-
2021.
Sedangkan, kata Anies, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak
memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK), sehingga UMP menjadi ketetapan final yang
berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
460
