Page 464 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 464
8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8,0 persen, lalu 2020 8,5 persen, dan 2021
sebesar 3,2 persen.
"Berkenan hal tersebut, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan kepada bu
Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," ucapnya.
"Agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga
kesejahteraan pekerja atau buruh dapat terwujud," tuturnya.
Hal itu ditambah, menurut Anies, di wilayah DKI Jakarta terdapat dinamika pertumbuhan
ekonomi yang tidak semua sektor-sektor lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19
mengalami penurunan.
Misalnya pada Rilis BPS DKI Jakarta Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3 tahun 2021, tercatat
sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan
dan kegiatan sosial mengalami peningkatan.
“Mengingat Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki
Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang
berlaku di semua wilayah kota/kabupaten,” ucap Anies.
Anies menegaskan Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji ulang penghitungan UMP untuk tahun
2022. Ia memastikan akan membahas kembali dengan semua stakeholder untuk
menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa
dirasakan.
463
