Page 467 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 467
Judul Ini 4 Tuntutan Buruh Jawa Timur Soal Putusan MK Terkait UU Cipta
Kerja
Nama Media timesindonesia.co.id
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://www.timesindonesia.co.id/read/news/384258/ini-4-tuntutan-
buruh-jawa-timur-soal-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2021-11-29 12:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Buruh Jawa Timur akan kembali melakukan demonstrasi di gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Setidaknya ada 4 Tuntutan yang dibawa buru soal putusan MK (Mahkamah Konstitusi) NO.
91/PUU-XVIII/2020.
Sebagaimana kesimpulan dalam Putusan MK tersebut bahwa pertama MK menangguhkan segala
tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas termasuk juga
menangguhkan pelaksanaan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta aturan
turunannya, terutama PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. Karena berdasarkan Pasal 4 ayat
(2) PP No. 36/2021 menyatakan bahwa kebijakan pengupahan merupakan program strategis
nasional dan tentunya berdampak luas karena upah merupakan urat nadi puluhan juta buruh
dan keluarganya.
INI 4 TUNTUTAN BURUH JAWA TIMUR SOAL PUTUSAN MK TERKAIT UU CIPTA
KERJA
TIMESINDONESIA, SURABAYA - Buruh Jawa Timur akan kembali melakukan demonstrasi di
gedung Negara Grahadi, Surabaya. Setidaknya ada 4 Tuntutan yang dibawa buru soal putusan
MK (Mahkamah Konstitusi) NO. 91/PUU-XVIII/2020.
Sebagaimana kesimpulan dalam Putusan MK tersebut bahwa pertama MK menangguhkan segala
tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas termasuk juga
menangguhkan pelaksanaan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta aturan
turunannya, terutama PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. Karena berdasarkan Pasal 4 ayat
(2) PP No. 36/2021 menyatakan bahwa kebijakan pengupahan merupakan program strategis
nasional dan tentunya berdampak luas karena upah merupakan urat nadi puluhan juta buruh
dan keluarganya.
Kedua, melarang Pemerintah membentuk peraturan pelaksana UU No. 11/200 yang baru. Ketiga,
melarang penyelenggara negara termasuk juga Gubernur Jawa Timur melakukan pengambilan
kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020,
466

