Page 469 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 469
Judul Buruh Geruduk Anies dan Ridwan Kamil, Desak Batalkan Penetapan
Upah Minimum
Nama Media urbannews.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.urbannews.id/2021/11/29/buruh-geruduk-anies-dan-
ridwan-kamil-desak-batalkan-penetapan-upah-minimum/
Jurnalis Urbannews.id
Tanggal 2021-11-29 12:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,
puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembatalan penetapan upah minimum
yang bertentangan dengan perintah Mahkamah Konstitusi dimaksud.
BURUH GERUDUK ANIES DAN RIDWAN KAMIL, DESAK BATALKAN PENETAPAN
UPAH MINIMUM
JAKARTA, URBANNEWS.ID – Paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja,
yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat, puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut
pembatalan penetapan upah minimum yang bertentangan dengan perintah Mahkamah
Konstitusi dimaksud.
Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyampaikan,
aksi unjuk rasa akan digelar di Balai Kota, kantor Gubernur DKI Jakarta pada Senin (29/11/2021)
dan Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat pada Selasa (30/11/2021).
“Kami akan meminta Gubernur Anies Baswedan dan Gubernur Ridwan Kamil, untuk taat pada
Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dan
Provinsi Jawa Barat, yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan MK,” tegas Mirah Sumirat.
Mirah menegaskan, Mahkamah Konstitusi tegas menyatakan untuk menangguhkan segala
tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula
untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Artinya, penetapan upah minimum tahun 2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan
Pemerintah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan! Karena PP No. 36/2021
468
