Page 468 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 468
salah satunya yaitu kebijakan penetapan upah minimum, baik UMK maupun UMP tahun 2022 di
Jawa Timur.
Dari uraian di atas, buruh yang tergabung dalam Gasper (Gerakan Serikat Pekerja) Jawa Timur
mendesak Gubernur Jawa Timur untuk menghentikan politik upah murah untuk menarik investasi
tetapi buruh dieksploitasi.
"Kembalikan usulan atau rekomendasi UMK tahun 2022 ke Bupati/Walikota agar dilakukan
pembahasan ulang di tingkat Dewan Pengupahan Kabupaten Kota tanpa menggunakan PP No.
36/2021 tentang Pengupahan, kecuali rekomendasi Bupati atau Walikota yang telah
merekomendasikan kenaikan upah di luar ketentuan PP. No. 36/2021 dan telah
merekomendasikan besaran UMSK tahun 2022," ujar Jubir Gasper, Jazuli.
Buruh meminta agar Pemprov menetapkan dan memberlakukan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022.
"Revisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum
Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan lalukan pembahasan ulang UMK 2022 tanpa menggunakan
PP No. 36/2021. Lakukan pembahasan ulang dengan mengacu kepada UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan," tuturnya.
Untuk diketahui, puncak aksi yang seharusnya dilakukan hari ini (29/11/2021) ditunda
pelaksanaanya pada tanggal 30 November 2021 dengan estimasi massa sebanyak 50 ribu orang
Buruh Jawa Timur. Penundaan puncak aksi tersebut dikarenakan hingga saat ini pembahasan
UMK tahun 2022 di Jawa Timur masih digodok oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.
(*).
467
