Page 470 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 470

adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat strategis
              dan berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan MK,” ungkap Mirah.
              Mirah  menegaskan,  PP  No.  36/2021  tentang  Pengupahan,  telah  berdampak  langsung  pada
              hilangnya jaminan kepastian pekerjaan, jaminan upah, dan jaminan sosial, yang sebelum adanya
              UU Cipta Kerja, telah diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

              “Upah minimum termasuk kebijakan strategis dan berdampak luas karena mayoritas pekerja
              formal adalah pekerja penerima upah minimum. Tuntutan ASPEK Indonesia dan Konfederasi
              Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  adalah  naikkan  upah  minimum  tahun  2022,  di  kisaran  7%
              sampai 10%,” ungkap Mirah.

              ASPEK Indonesia mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak, khususnya terkait
              dengan  adanya  berbagai  peraturan  turunan  dari  UU  Cipta  Kerja  yang  telah  diterbitkan  oleh
              Pemerintah.

              Tuntutan ASPEK Indonesia kepada Pemerintah adalah batalkan 4 Peraturan Pemerintah yang
              berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yaitu:
              “Keempat Peraturan Pemerintah turunan dari UU Cipta Kerja tersebut, bersifat strategis dan
              berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan MK, sehingga wajib dibatalkan!,”
              ungkap Mirah Sumirat.
              Dampak luas dari Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja tersebut adalah mempermudah
              terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan angka pengangguran, melemahnya
              daya  beli,  menurunnya  angka  konsumsi  rumah  tangga  yang  berujung  pada  penurunan
              perputaran ekonomi nasional dan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi nasional.

              Mirah Sumirat juga mengingatkan Pemerintah untuk jangan sakiti hati rakyat dengan berbagai
              kecerobohan  dan  pemaksaan  peraturan  yang  ternyata  bertentangan  dengan  UUD  1945!
              Laksanakan amanah konstitusi UUD 1945, secara bertanggungjawab untuk memberikan keadilan
              dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia! Jangan tunduk pada kepentingan pemodal
              yang  hanya  ingin  mengambil  keuntungan  bagi  kelompoknya  sendiri,  pungkas  Mirah
              Sumirat.(hen)



































                                                           469
   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475