Page 558 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 558
Ring-1 Jawa Timur Rencananya, demo akan didominasi massa buruh daerah Ring-1 Jawa Timur,
yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Mereka bergerak dari daerah
masing-masing untuk bertemu di Bundaran Waru atau di depan Mall City of Tomorrow (CITO)
pada pukul 12.00 WIB. Setelah itu mereka akan bergerak bersama menuju Gedung Negara
Grahadi.
"Khusus massa aksi dari Sidoarjo, sejak pukul 09.00 WIB akan mengawal jalannya rapat Dewan
Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinisi Jawa Timur," kata Jubir Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jatim, Jazuli,
dihubungi wartawan.
Lebih lanjut, puncak aksi penolakan upah murah ini seharusnya dilakukan hari ini. Namun, pihak
serikat pekerja atau buruh menunda pelaksanaanya pada Selasa besok, 30 November 2021.
Untuk hari ini, diperkirakan sebanyak 25 ribu orang buruh akan beraksi. Sementara untuk besok
diperkirakan sebanyak 50 ribu orang.
Tak Bersilat Lidah Jazuli menjelaskan buruh mendesak pemprov tidak bersilat lidah dengan
memanipulasi dan membodohi buruh Jatim terkait Putusan MK. Memang MK dalam amar
putusannya nomor (4) halaman 416 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan.
"Masih berlakukanya UU No. 11/2020 tersebut untuk kebijakan-kebijakan yang tidak startegis
dan tidak berdampak luas. Jadi amar putusan MK No. 4 tersebut tidak dapat diterapkan dalam
hal penetapan upah minimum di Jawa Timur," tegas Jazuli.
Selain itu, buruh juga mendesak Gubernur Khofifah agar menghentikan politik upah murah untuk
menarik investasi tetapi buruh dieksploitasi. Meminta kembalikan usulan atau rekomendasi UMK
tahun 2022 ke bupati/wali kota agar dilakukan pembahasan ulang di tingkat Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota tanpa menggunakan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
“Kecuali rekomendasi Bupati/Walikota yang telah merekomendasikan kenaikan upah di luar
ketentuan PP. No. 36/2021 dan telah merekomendasikan besaran UMSK tahun 2022. Tetapkan
dan berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022.
Revisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum
Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dan lalukan pembahasan ulang UMK 2022 tanpa menggunakan
PP No. 36/2021. Lakukan pembahasan ulang dengan mengacu kepada UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan," katanya.
557
