Page 553 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Upah Minimum Provinsi 2022, lalu mencabut UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 serta
menuntut kenaikan upah 8 persen ke atas pada tahun 2022.
Aksi unjuk rasa ini akan melibat seluruh anggota serikat pekerja yang tergabung dalam
Konfederasi SPSI Sumut dan aksi unjuk rasa akan dilaksanakan selama tiga di Medan.

Menurutnya, dari beberapa tuntutan yang akan disampaikan yang paling menjadi perhatian para
pekerja saat ini terkait dengan kenaikan upah 2022 berdasarkan PP 36 / 2021 tentang
Pengupahan yang dinilai terlalu kecil. Hanya 0.95 persen saja.

Kenaikan upah yang kecil ini tentunya akan berdampak pada penghasilan pekerja dalam masa
pandemi.

"Karena itu PD FSPA K.SPSI Sumut akan menuntut kenaikan UMP Sumut sebesar 8 persen ke
atas. Walaupun telah ditetapkan UMP Sumut 2022 kami minta itu dicabut," tegas Suprapto.
Selain itu para pekerja menilai walaupun akan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 11 /2020
Cipta Kerja atas putusan Mahkamah Konstitusi 2021. KSPSI meminta agar UU itu dicabut saja
karena tidak sesuai dengan aspirasi pekerja.

Sedangkan untuk titik kumpul aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di Kawasan Industri Medan
(KIM) Medan serta Lapangan Mer-deka.Karenadalam rasa pandemi kordinator aksi unjukrasa ini
akan menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh peserta aksi

"Surat pemberitahuan aksi unjukrasa ini telah kami sampaikan pada Kapoldasu, Rabu (25/11),"
jelasnya.

Adapun yang menjadi koordinator pada aksi unjuk rasa PD FSPA K SPSI yaitu Gimin, J
Sitanggang, Sutrisno, Suprapto, Ir. Isrofi, Kahartono.Sarifa dan Adi Syahputra. (aru)

caption:

FOTO BERSAMA: Koordinator pada aksi unjuk rasa PD FS P A K SPSI yaitu Gimin, J Sitanggang,
Sutrisno, Suprapto, Ir. isrofi, Kahartono,Sarifa dan Adi Syahputra berfoto bersama usai temupers
di Medan, Sabtu (28/11).

552