Page 551 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 551
menunggu sampai dua tahun," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang melalui keterangan tertulis dikutip Senin (29/11/2021).
PENGUSAHA MINTA PERBAIKAN UU CIPTA KERJA DIKEBUT, RAMPUNG 2022
Pengusaha meminta pemerintah mempercepat perbaikan Undang-undang Cipta Kerja.
Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta
Kerja paling lama 2 tahun ke depan. Pengusaha meminta perbaikan yang dilakukan tak sampai
selama itu.
"Harapan kami agar Pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja
tersebut, jika memungkinkan pertengahan tahun 2022 dapat selesai akan lebih baik, tidak perlu
menunggu sampai dua tahun," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan
Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang melalui keterangan tertulis dikutip Senin (29/11/2021).
Pengusaha meminta perbaikan UU Cipta Kerja dipercepat agar berbagai aturan turunannya yang
belum terbit dapat segera realisasikan. Pihaknya akan aktif memberikan masukan, saran dan
pandangan agar perbaikan UU Cipta Kerja lebih baik dan bermanfaat bagi semua kalangan.
"Teman-teman serikat pekerja agar dapat memanfaat ruang ini, melakukan evaluasi dan kajian
serta dialog dan komunikasi yang persuasif dengan pemerintah dan DPR sehingga berbagai
aspirasi dan harapan dalam perbaikan UU Cipta Kerja ini dapat di akomodir tentu dengan
mengedepankan kepentingan bersama antara pekerja dan pelaku usaha, tidak selalu hanya
mengedepankan kepentingan pekerja, mengesampingkan kemampuan pelaku usaha dan kondisi
ekonomi," tuturnya.
MK pun menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak
luas berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Pengusaha berharap aturan turunan yang belum sempat
terbit namun sangat strategis bagi dunia usaha dapat dicarikan solusinya atau disiasati sehingga
tidak menghambat pelayanan kepada dunia usaha dan investasi sebagaimana tujuan UU Cipta
Kerja.
Lanjut dia, keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja tidak begitu berpengaruh terhadap iklim usaha
dan investasi karena putusan tersebut mengamanatkan UU Cipta Kerja tetap berlaku termasuk
produk aturan turunannya.
Disebutkannya, sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan 45 Peraturan Pemerintah (PP)
yang mengatur secara teknis tentang kemudahan perizinan berusaha, dan lain sebagainya. Lalu
telah diterbitkan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
"Semua aturan turunan tersebut di atas merupakan kepentingan dunia usaha, dan tetap berlaku
dengan demikian iklim usaha dan investasi tetap kondusif. Hanya memang aturan turunan yang
masih dalam proses tidak dapat lagi diterbitkan sesuai dengan amar putusan MK yang
menyatakan bahwa tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan
dengan UU Cipta Kerja," tambahnya.
550
