Page 550 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 550

Judul               Pengusaha Minta Perbaikan UU Cipta Kerja Dikebut, Rampung 2022
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5831687/pengusaha-
                                    minta-perbaikan-uu-cipta-kerja-dikebut-rampung-2022
                Jurnalis            Trio Hamdani
                Tanggal             2021-11-29 11:23:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Indonesia  Bidang  Pengembangan
              Otonomi Daerah) Harapan kami agar Pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan
              UU Cipta Kerja tersebut, jika memungkinkan pertengahan tahun 2022 dapat selesai akan lebih
              baik, tidak perlu menunggu sampai dua tahun

              positive  -  Sarman  Simanjorang  (Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Indonesia  Bidang  Pengembangan
              Otonomi Daerah) Teman-teman serikat pekerja agar dapat memanfaat ruang ini, melakukan
              evaluasi dan kajian serta dialog dan komunikasi yang persuasif dengan pemerintah dan DPR
              sehingga berbagai aspirasi dan harapan dalam perbaikan UU Cipta Kerja ini dapat di akomodir
              tentu dengan mengedepankan kepentingan bersama antara pekerja dan pelaku usaha, tidak
              selalu  hanya  mengedepankan  kepentingan  pekerja,  mengesampingkan  kemampuan  pelaku
              usaha dan kondisi ekonomi

              neutral  -  Sarman  Simanjorang  (Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Indonesia  Bidang  Pengembangan
              Otonomi Daerah) Semua aturan turunan tersebut di atas merupakan kepentingan dunia usaha,
              dan tetap berlaku dengan demikian iklim usaha dan investasi tetap kondusif. Hanya memang
              aturan  turunan  yang  masih  dalam  proses  tidak  dapat  lagi  diterbitkan  sesuai  dengan  amar
              putusan MK yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru
              yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja



              Ringkasan

              Pengusaha  meminta  pemerintah  mempercepat  perbaikan  Undang-undang  Cipta  Kerja.
              Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta
              Kerja paling lama 2 tahun ke depan. Pengusaha meminta perbaikan yang dilakukan tak sampai
              selama itu.

              "Harapan kami agar Pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja
              tersebut, jika memungkinkan pertengahan tahun 2022 dapat selesai akan lebih baik, tidak perlu



                                                           549
   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555