Page 547 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 547
Judul Buruh Jabar Kepung Kantor Ridwan Kamil, Tuntut Penyesuaian Upah
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211129105116-20-
727286/buruh-jabar-kepung-kantor-ridwan-kamil-tuntut-penyesuaian-
upah
Jurnalis Senin, 29 Nov 2021 11:25 WIB
Tanggal 2021-11-29 11:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Jabar) Dan keempat, buruh di Jabar khususnya anggota KSPSI Provinsi Jabar akan mengawal
penetapan UMK 2022 baik dengan cara aksi unjuk rasa maupun mogok kerja pada 29 dan 30
November 2021, yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
positive - Roy Jinto Ferianto (Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Jabar) Mayoritas rekomendasi UMK 2022 yang disampaikan oleh bupati/wali kota se-Jabar
kepada Gubernur Jawa Barat tidak lagi berdasarkan atau mengacu pada perhitungan formula PP
No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan
positive - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Oleh karenanya, saya
meminta Bapak Gubernur Jawa Barat memenuhi harapan kaum buruh untuk mempertahankan
daya beli warga masyarakat agar tidak jatuh supaya pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi
ini cepat pulih
positive - Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat) Karena upah buruh
dibelanjakan kembali kepada pelaku usaha lainnya, sehingga diharapkan bisa saling menguatkan
untuk menghidupkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk
Ringkasan
Elemen buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten/kota menggelar aksi unjuk rasa di Gedung
Sate, Kota Bandung. Mereka meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) agar tetapkan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat.
Aksi yang digelar hari ini Senin (29/11) juga mendesak Emil segera menetapkan upah minimum
sektoral kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh
Mahkamah Konstitusi (MK).
546
