Page 543 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 543
Judul Tuntutan Demo Buruh Hari Ini: Anies Baswedan Harus Revisi UMP
2022 Setelah Keputusan MK
Nama Media era.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://era.id/megapolitan/81555/tuntutan-demo-buruh-hari-ini-anies-
baswedan-harus-revisi-ump-2022-setelah-keputusan-mk
Jurnalis Ervan Bayu Setianto
Tanggal 2021-11-29 11:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta,
Winarso mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan
(SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
TUNTUTAN DEMO BURUH HARI INI: ANIES BASWEDAN HARUS REVISI UMP 2022
SETELAH KEPUTUSAN MK
Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta,
Winarso mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan
(SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Tuntutan tersebut merespon terbitnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Sehingga, pemerintah dengan DPR dituntut melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan
tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.
"Atas keputusan MK ini, seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia
wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan harus
berani mencabut SK terkait UMP 2022, jelas Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, Senin Senin
(29/11/2021).
542
