Page 539 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

dampaknya hanya dari satu indikator statistik tanpa melihat fenomenal sosial di lapangan, bisa
cukup menyesatkan.
Siregar (2019) dalam penelitiannya memaparkan bahwa hukum tentang UM hanya berlaku bagi
para pekerja yang dikelola 'pengusaha' (karyawan gaji tetap) dengan masa kerja di bawah
setahun. Faktanya, sebagian besar pekerja di Indonesia bukan merupakan karyawan gaji tetap,
sehingga upah berdasarkan UM tidak berlaku bagi para pekerja tersebut.

Sementara itu, mereka yang masuk dalam kelompok karyawan gaji tetap juga tidak semuanya
diupah sesuai UM. Laporan Asian Development Bank (ADB) tahun 2016 menyebutkan bahwa
persentase karyawan gaji tetap yang menerima upah di bawah UM telah naik dari 21 persen
pada tahun 2001, menjadi 47 persen di tahun 2015. Jika kita hanya melihat para pekerja di
sektor informal, angka ini bahkan lebih tinggi.

Melihat berbagai data di atas, menjadikan Indeks Kaitz sebagai satu-satunya indikator soal
pengupahan Indonesia jelas kurang bijaksana. Interpretasi Indeks Kaitz semata tanpa
didampingi data fenomena sosial bisa mendorong kebijakan yang kurang tepat dan bisa jadi
malah menurunkan kesejahteraan pekerja.

Perkara Indeks Kaitz yang tinggi (jika itu yang dianggap akar masalah), bisa diselesaikan dengan
meningkatkan UM terendah dan menjaga UM yang sudah tinggi agar tidak makin tinggi. Dengan
mengurangi kesenjangan antara keduanya, Indeks Kaitz kita akan bisa lebih proporsional. Tapi
isu utama dalam hal ini bukanlah angka indeks, melainkan UM itu sendiri.

Melindungi Dua Pihak

UM pada dasarnya merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk melindungi pekerja agar tidak
dibayar terlalu murah, dan melindungi pengusaha agar daya saing tetap terjaga. UM tidak sama
dengan upah aktual atau upah efektif. UM adalah batas bawah dari upah yang bisa diberikan
pengusaha pada para pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Namun ada juga kelompok pekerja yang dikecualikan dari penghitungan UM, yakni mereka yang
merupakan pekerja pada usaha mikro kecil. Kelompok pekerja ini wajib diupah minimal 50 persen
dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, dan paling sedikit 25 persen di atas garis
kemiskinan tingkat provinsi.
Terkait rendahnya UM di beberapa wilayah, sebenarnya sudah dicakup dalam PP 36 tahun 2021
tentang dasar penghitungan UM. PP ini disusun dengan prinsip memacu laju pertumbuhan UM
yang terlampau rendah dan menahan laju pertumbuhan UM di wilayah-wilayah capaiannya
sudah tinggi. Tentu perlu diapresiasi jika PP ini betul-betul diimplementasikan untuk mengurangi
kesenjangan upah. Namun permasalahan upah negara kita bukan itu saja.

Masalah lain yang juga penting adalah bagaimana agar upah efektif yang diberikan kepada
pekerja tidak lagi hanya sekedar mengikuti UM. Upah efektif diamanatkan lebih besar dari UM
dimana besarannya dapat ditentukan ruang diskusi bipartite antara pekerja dan pengusaha.
Sayangnya, dalam rilis Apindo, ruang diskusi ini digambarkan sangat kecil dengan alasan UM
sudah terlampau tinggi.

Hal ini sangat terkait dengan fenomena dimana serikat pekerja Indonesia terus menerus
menuntut kenaikan UM. Menurut penelitian Siregar (2019) salah satu alasan yang mendasari
aktivitas serikat pekerja ini adalah karena minimnya ruang negosiasi antara pekerja dan
pengusaha terkait kenaikan upah. Sehingga salah satu usaha yang bisa dilakukan para pekerja
untuk mendorong kenaikan upah adalah dengan menuntut kenaikan UM tiap tahunnya.

538