Page 544 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 544
Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada gubernur
Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
mengacu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"KSPI DKI Jakarta akan kembali turun ke jalan dengan massa aksi besar-besaran mengepung
balaikota Jakarta pada hari ini untuk meminta kepada pemerintah provinsi DKI, gubernur Anies
Baswedan agar mencabut SK penetapkan UMP 2022, melakukan revisi dengan kembali mengacu
kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78 tahun 2015. KSPI akan memaksimalkan aksi
massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan mereka terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022
tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan Inkonsitusional oleh MK," ucapnya.
KSPI DKI memberikan apresiasi kepada MK atas putusan tersebut, putusan yang dikeluarkan MK
sesuai dengan kehendak buruh yang menolak keras penerapan UU Cipta Kerja klaster sektor
Ketenagakerjaan yang dinilai tidak ramah terhadap kaum buruh.
Tag: demo buruh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ump 2022
543
