Page 556 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 556
DEMO BURUH TUNTUT ANIES CABUT SK PENETAPAN UMP, LALU LINTAS DI BALAI
KOTA DIALIHKAN
Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat merekayasa arus lalu lintas kendaraan
secara situasional terkait unjuk rasa mahasiswa dan buruh tergabung dalam Gerakan Buruh
Bersama Rakyat (Gebrak) di sekitar Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (29/11).
"Saat ini belum ada (jalan) yang dialihkan. Situasional saja. Rencana aksi kan hanya di depan
Balai Kota DKI," kata Kepala Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta saat
dikonfirmasi di Jakarta.
Purwanta mengatakan, jumlah massa yang turun ke jalan berkisar 400 orang atau lebih sedikit
dibandingkan aksi buruh pada Kamis (25/11) lalu. Sementara itu, personel gabungan dari Polri,
TNI, dan Pemprov DKI Jakarta menggelar apel pasukan gabungan terkait persiapan pengamanan
aksi pada siang nanti. Apel dipimpin oleh Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris
Besar Polisi Setyo Koes Heriyatno di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Sam menyebutkan
sebanyak 1.499 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta akan mengawal
aksi dari aliansi buruh dan mahasiswa tersebut.
"Telah dilaksanakan TWG dan apel dalam rangka aksi penyampaian pendapat di muka umum
oleh beberapa aliansi buruh," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris
Polisi Sam Suharto.
Adapun massa akan melakukan aksi terlebih dahulu di kawasan industri Jakarta Utara dan
Tangerang, kemudian mengarah ke Gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan
tuntutan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sekitar pukul 12.00 WIB. Sebelumnya,
Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta,
Winarso mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan
(SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Winarso meminta agar SK tersebut dilakukan revisi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.
Tuntutan tersebut merespons terbitnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sehingga, pemerintah dengan DPR
dituntut melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang
telah ditentukan di dalam putusan tersebut.
"Atas keputusan MK ini, seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia
wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan harus
berani mencabut SK terkait UMP 2022," tulis dia dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).
Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada Anies
Baswedan agar mengembalikan formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
mengacu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"KSPI DKI Jakarta akan kembali turun ke jalan dengan massa aksi besar-besaran mengepung
Balai Kota Jakarta pada hari Senin, 29 November 2021 untuk meminta kepada pemerintah
provinsi DKI, gubernur Anies Baswedan agar mencabut SK penetapan UMP 2022, melakukan
revisi dengan kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78 tahun 2015,"
katanya. [gil].
555
