Page 571 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 571

BURUH BAKAL DEMO, TUNTUT PEMBATALAN UPAH MINIMUM DI JATIM, BAKAL
              TURUNKAN HINGGA 50 RIBU MASSA
              Buruh di Jawa Timur bakal kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut pembatalan
              penetapan upah minimum baik di tingkat kota/kabupaten maupun propinsi. Kali ini, buruh bakal
              memenuhi  dua  titik  yakni  di  Gedung  Negara  Grahadi  dan  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
              Transmigrasi Jawa Timur di jalan Dukuh Menanggal Surabaya, Senin (29/11/2021).

              Nuruddin Hidayat, sekretaris FSPMI kota Surabaya memastikan seluruh elemen organisasi buruh
              telah  bersepakat  melawan  kebijakan  penetapan  upah  minimum  di  tahun  2022  nanti.
              Menurutnya, penetapan tersebut tidak berdasar hukum, lantaran UU Cipta Kerja telah diputuskan
              inkonstitusional bersyarakat oleh Mahakah Konstitusi pada 25 November lalu.

              "Jalankan Putusan MK no. 91/PUU-XVIII/2020 dengan jujur dan berbesar hati. Pertimbangan
              hukum keputusan MK pada poin 3.20.5, halaman 414 menyebutkan Bahwa untuk menghindari
              dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua)
              tahun," sebut Nuruddin, Senin (29/11/2021).

              "Selain itu Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang
              bersifat  strategis  dan  berdampak  luas  agar  ditangguhkan  terlebih  dahulu,  termasuk  tidak
              dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara
              negara  melakukan  pengambilan  kebijakan  strategis  yang  dapat  berdampak  luas  dengan
              mendasarkan pada norma UU 11/2020," imbuhnya. Ia menyayangkan, politik upah murah di
              Jawa  Timur  khususnya  tetap  dilakukan  oleh  penyelenggara  Negara  baik  di  tingkat  propinsi
              maupun kota atau kabupaten.

              "Hentikan  politik  upah  murah.  Menarik  investor  namun  mengeksploitasi  buruh,"  tegasnya.
              Nuruddin bersepakat jika tidak ada jalan keluar terkait pembatalan penetapan upah minimun
              tahun 2022 ini, besok buruh akan lebih banyak turun ke jalan.

              "Kami hormati proses audiensi. Namun jika hasilnya tidak optimal maka kami akan terjunkan 50
              ribu massa dari Jawa Timur untuk gelar aksi demonstrasi kembali besok," tandasnya.



































                                                           570
   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576