Page 576 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 576
Ketua Perwakilan Daerah (Perda) KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan aksi yang bakal digelar
ini bertujuan untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Surat
Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Anies Baswedan untuk melakukan revisi formula
penetapan UMP 2022 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Tuntutan tersebut merespon terbitnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang
menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat," kata Winarso dalam keterangan
tertulisnya, dikutip Senin (29/11/2021).
Atas keputusan MK tersebut, KSPI menilai seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah
Republik Indonesia wajib mencabut SK perihal UMP 2022 termasuk gubernur DKI Jakarta.
"Anies Baswedan harus berani mencabut SK terkait UMP 2022," ucapnya.
Dengan begitu, dirinya menyatakan KSPI DKI Jakarta akan kembali turun ke jalan dengan massa
aksi besar-besaran mengepung balaikota Jakarta pada hari ini.
"KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan mereka
terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan Inkonsitusional
oleh MK," tukasnya.
Tak hanya itu, Winarso menyebut KSPI DKI memberikan apresiasi kepada MK atas putusan
tersebut.
Putusan yang dikeluarkan MK itu dinilai sesuai dengan kehendak buruh yang menolak keras
penerapan UU Cipta Kerja klaster sektor Ketenagakerjaan yang dinilai tidak ramah terhadap
kaum buruh.
575
