Page 580 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 580
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Jonli mengambil, dalam menetapkan UMK,
pemerintah kabupaten/kota minimal harus sama dengan UMP.
Namun tentunya lebih baik jika angkanya berada di atas UMP.
"UMP Riau sudah diteken Pak Gubernur Syamsuar sebesar Rp2.938,564. UMP ini yang jadi dasar
penetapan UMK kabupaten/ kota," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, penetapan UMK paling lambat harus sudah dilakukan pada 30
November 2021. Hal tersebut agar ada penyesuaian dan informasinya sampai kepada pekerja
sebelum diberlakukan pada 2022 mendatang.
"Sampai saat ini sudah ada beberapa kabupaten/kota yang menetapkan UMK. Seperti Pekanbaru
UMK nya ditetapkan diatas UMP," ujarnya.
Jika UMK telah ditetapkan, demikian Jonli, maka pihak perusahaan wajib untuk menerapkan UMK
tersebut. Jika tidak, maka pimpinan perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana.
"Kalau perusahaan tidak menerapkan pengupahan sesuai UMK, maka bisa dikenakan sanksi
pidana. Itu sudah jelas ada aturannya," tegas Jonli.
Karena itu, pihaknya juga sewaktu-waktu bisa saja membuka posko pengaduan UMK tersebut.
Namun sebelum melakukan itu, pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
"Kalau ada perintah membuat posko pengaduan, kami siap.
Seperti tahun-tahun sebelumnya juga ada dibuat posko pengaduan UMK ini," ujarnya.(sol)
579
