Page 579 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 579
Judul Bisa Disanksi Pidana
Nama Media Riau Post
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg16&15
Jurnalis sol
Tanggal 2021-11-29 10:44:00
Ukuran 113x74mmk
Warna Warna
AD Value Rp 18.080.000
News Value Rp 90.400.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau) UMP Riau sudah diteken Pak
Gubernur Syamsuar sebesar Rp2.938,564. UMP ini yang jadi dasar penetapan UMK kabupaten/
kota
neutral - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau) Sampai saat ini sudah ada
beberapa kabupaten/kota yang menetapkan UMK. Seperti Pekanbaru UMK nya ditetapkan diatas
UMP
negative - Jonli (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau) Kalau perusahaan tidak
menerapkan pengupahan sesuai UMK, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Itu sudah jelas ada
aturannya
neutral - Jonli (Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Riau) Kalau ada perintah membuat
posko pengaduan, kami siap.. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga ada dibuat posko
pengaduan UMK ini
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan dewan pengupahan telah menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) untuk di Provinsi Riau tahun 2022, sebesar Rp2.938,564.
Selanjutnya UMP tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
BISA DISANKSI PIDANA
Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan dewan pengupahan telah menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) untuk di Provinsi Riau tahun 2022, sebesar Rp2.938,564.
Selanjutnya UMP tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah kabupaten/kota di Riau untuk
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
578
