Page 597 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 597
Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, selama proses pembentukan UU
Ciptaker, pemerintah dan membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk
kalangan akademisi dan buruh. Adi juga mengingatkan, demo yang menolak UU Ciptaker baru
muncul setelah UU disahkan. "Saat proses pembuatan kan buruh dan sejumlah pihak pun kan
bisa saja menyampaikan draft UU tandingan misalnya. Pemerintah dan sebenarnya terbuka
terhadap masukan dari siapapun," katanya.
Adi juga menyatakan, yang terjadi sebenarnya, banyak pihak tidak memberikan masukan saat
proses pembuatan UU karena rumitnya permasalahan. Apalagi UU Ciptaker merangkum banyak
UU.
Sementara Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah
menganggap, soal transparansi bersifat sangat subjektif, tergantung siapa yang menilai. Yang
jelas, proses pembuatan UU Ciptaker sama persis dengan pembuatan UU yang lain, dalam
menampung aspirasi dari masyarakat.
Keduanya juga tidak sependapat dengan pandangan sejumlah buruh bahwa penetapan upah
minimum provinsi (UMP) otomatis gugur dengan adanya putusan MK. Sebab, tanpa ada UU
Ciptaker pun pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan upah. Bahkan, Adi menyebut
pernyataan buruh soal UMP yang harus batal karena putusan MK sebagai hal yang tidak
nyambung.
Selanjutnya Adi menilai, putusan MK tentang UU Ciptaker bersifat paradoks. Sebab, MK
menganggap UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 tapi di sisi lain
MK memberi waktu 2 tahun untuk revisi Undang-undang tersebut. Akibatnya, putusan MK
menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Meskipun demikian, Adi yakin putusan MK tidak akan berdampak banyak terhadap dunia usaha
karena sebagian dari Undang-undang tersebut sudah berjalan untuk melakukan recovery
ekonomi. "Bahkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia sudah berhasil menarik
sejumlah investor dari luar negeri setelah lahirnya UU Ciptaker. Selain itu, dunia usaha juga
masih berjalan seperti biasa," kata Adi.
Sedangkan Piter menyatakan, bisa jadi putusan MK akan membuat dunia usaha berskala besar
atau investor dari luar negeri akan bersikap wait and see. Tapi jika pemerintah dan bisa
melakukan revisi UU Ciptaker dalam waktu secepatnya, hal itu tidak akan menjadi masalah.
"Selain itu, semua ini tergantung faktor komunikasi pemerintah dan kepada masyarakat. Jika
komunikasinya tidak baik, hal yang baik pun bisa tidak diterima dengan baik," katanya.
Namun Adi mengingatkan, tahun depan merupakan tahun politik menjelang Pemilu. Di tahun
politik, katanya, bisa muncul pihak-pihak yang mengganggu proses revisi undang-undang
Ciptaker. Karena itu, dia berharap, revisi UU Ciptaker bisa selesai dalam waktu singkat untuk
menghindari adanya politisasi oleh pihak tertentu.
Sementara itu, Piter Abdullah mengatakan, putusan MK tidak menyangkut substansi dan tidak
mengabulkan tuntutan pihak penggugat. Sebab, putusan hanya berkaitan dengan prosedur
pembuatan Undang-undang. MK juga tidak menggugurkan apa yang sudah dibuat bersama
pemerintah.
Selain itu, Piter juga yakin pemerintah dan akan segera memenuhi perintah MK. Dia yakin, tidak
akan ada persoalan besar dalam melakukan revisi UU Ciptaker karena posisi pemerintah di
parlemen saat ini sangat kuat.***.
596
