Page 602 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Yang masih bertahan dengan bisnis bukan tanpa masalah. Para manajer HR di berbagai
perusahaan selalu pusing mengatur struktur upah akibat kenaikan upah minimum setiap tahun.
Selama 10 tahun terakhir upah naik di kisaran 10-15% per tahun. Pernah ada "kejadian luar
biasa", upah minimum naik sebesar 40% pada 2012.

Setiap kali upah naik, perusahaan harus menaikkan pula upah karyawan di atas kelompok yang
menerima upah minimum. Kalau tidak, tidak akan ada perbedaan upah antara golongan
terbawah dengan golongan di atasnya. Tapi tentu saja kenaikan upah di golongan atas tidak
serta merta bisa mengikuti nominal atau persentase kenaikan upah minimum. Kalau dinaikkan
sebesar itu, sebentar saja perusahaan sudah bangkrut.

Yang dilakukan adalah menaikkan upah golongan di atas upah minimum lebih kecil dari kenaikan
upah minimum. Itu dilakukan terus setiap tahun. Yang terjadi adalah kenaikan yang tidak
seimbang. Di atas kenaikannya lambat, di bawah kencang.

Selama 10 tahun terakhir telah terjadi penurunan selisih upah antara karyawan berupah
minimum dengan golongan di atasnya. Artinya, golongan di atas menerima upah yang nyaris tak
berbeda dengan upah minimum. Jadi, tak banyak lagi perbedaan antara orang dengan jabatan
dengan operator biasa.

Keadaan ini tentu berpengaruh pada motivasi kerja. Orang termotivasi kalau ia digaji lebih tinggi
dari orang lain yang jabatannya lebih rendah. Yang jabatannya rendah termotivasi untuk bekerja
giat agar bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi. Kalau tingginya jabatan tidak memberikan
perbedaan penghasilan, orang tak lagi berminat untuk bekerja giat.

Tapi apakah buruh memang seharusnya diupah murah? Tidak. Sama seperti perusahaan, ada
standar minimum untuk mereka bisa hidup dengan status buruh. Kalau standar minimum itu
tidak terpenuhi, mustahil bagi mereka untuk bekerja sebagai buruh.

Persoalannya, bagaimana standar itu ditetapkan? Pemerintah menetapkan standar berbasis pada
berapa biaya yang diperlukan untuk hidup. Standar ini konyol, karena tidak berhubungan dengan
bisnis perusahaan. Berapa besar kebutuhan hidup buruh bukan sesuatu yang harus dipikirkan
oleh pengelola perusahaan. Mereka tidak punya pengaruh untuk menaikkan atau menurunkan
angka kebutuhan itu.

Yang harus dipikirkan oleh pengelola perusahaan adalah bagaimana biaya-biaya produksi, yang
salah satu komponennya adalah biaya buruh, masih lebih kecil daripada harga penjualan. Kalau
upah terus naik tanpa bisa mereka tolak, suatu saat biaya-biaya tadi tidak lagi lebih kecil dari
nilai penjualan. Di titik itu perusahaan merugi dan akan bangkrut.

Pengelola perusahaan sebenarnya hanya perlu mengatur berapa biaya produksi yang patut.
Dalam struktur biaya itu ada komponen upah buruh. Apakah upah yang dihasilkan dari formula
itu nilainya bisa memenuhi kebutuhan minimum buruh atau tidak, sebenarnya itu bukan urusan
perusahaan.

Kenapa kesannya seperti tidak peduli? Bukan begitu. Sekali lagi, berapa biaya hidup buruh,
bukan hal yang bisa dipengaruhi oleh perusahaan. Yang bisa mempengaruhi adalah pemerintah.

Apa saja komponen kebutuhan hidup buruh? Pangan, sandang, perumahan, transportasi,
pendidikan anak, perawatan kesehatan, komunikasi, hiburan, dan sebagainya. Pihak mana yang
berperan menentukan nilai biaya-biaya itu? Pemerintah.

Misalnya begini. Buruh perlu membayar cicilan rumah. Cicilan rumah tinggi. Karena itu
perusahaan perlu membayar buruh lebih tinggi agar mereka bisa membayar cicilan rumah. Ini
sistem yang timpang. Sistem yang tepat adalah perusahaan memberikan upah dengan besaran

601