Page 607 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 607
Ringkasan
Buruh di Jawa Barat bakal mengepung Kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini. Mereka
turun ke jalan guna mengawal penetapan upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022.
Para buruh tersebut rencananya akan turun ke jalan dan berkumpul di depan Gedung Sate, Jalan
Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (29/11/2021). Buruh yang hadir disebut berasal dari
sejumlah kabupaten dan kota di Jabar.
KAWAL UMK, BURUH DI JABAR GERUDUK KANTOR RIDWAN KAMIL HARI INI!
Buruh di Jawa Barat bakal mengepung Kantor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini. Mereka
turun ke jalan guna mengawal penetapan upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022.
Para buruh tersebut rencananya akan turun ke jalan dan berkumpul di depan Gedung Sate, Jalan
Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (29/11/2021). Buruh yang hadir disebut berasal dari
sejumlah kabupaten dan kota di Jabar.
"Buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat kembali bergerak kepung
Gedung Sate Bandung. Meminta Gubernur Jawa Barat agar tetapkan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi Bupati/Walikota se-Jawa Barat dan tetapkan upah di
atas minimum atau upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan
uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi RI," ucap Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto
dalam keterangannya.
Roy menuturkan permintaan buruh agar Ridwan Kamil tak menetapkan UMK dengan formula PP
Nomor 36 tahun 2021. Sebab, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyatakan bahwa
UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945.
"Oleh karena pengupahan merupakan program strategis nasional sebagaimana dinyatakan
dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan metode formula pengupahan akan
berdampak luas kepada para pekerja atau buruh di Indonesia, maka dalam penetapan Upah
Minimum tahun 2022 tidak didasarkan pada PP No. 36 tahun 2021," kata Roy.
Atas dasar itu, kata Roy, buruh di Jabar akan terus mengawal terkait pengupahan. Selain aksi
unjuk rasa, mereka juga akan melakukan mogok kerja.
"Bahwa kaum buruh di Jawa Barat khususnya anggota K-SPSI Provinsi Jawa Barat akan
mengawal penetapan UMK Tahun 2022 baik dengan cara aksi unjuk rasa maupun mogok kerja
pada tanggal 29 dan 30 November 2021 yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,"
katanya.
Sementara itu, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan buruh sejatinya
hanya meminta penyesuaian upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta masih
dalam korifor regulasi yang berlaku usai purusan MK.
"Oleh karenanya saya meminta Bapak Gubernur Jawa Barat memenuhi harapan kaum buruh
untuk mempertahankan daya beli warga masyarakat agar tidak jatuh supaya pertumbuhan
ekonomi pada masa pandemi ini cepat pulih," kata dia.
Atas kegiatan ini, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat di Bandung apabila terganggu
aktivitasnya. Menurut dia, kegiatan ini semata-mata guna memperjuangkan hak buruh.
606
